BONE, SUARASULSEL.COM – Program Prioritas Nasional (Pro PN) Keamanan Pangan Tahun 2026 dari Badan POM resmi dimulai di Kabupaten Bone. Kick off program ditandai dengan Pertemuan Advokasi Lintas Sektor di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Bupati Bone, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Watampone, Kamis (12/2/2026).
Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar dan dipimpin Kepala BBPOM Makassar, Yosef Dwi Irwan. Hadir Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasluddin, jajaran kepala OPD, serta perwakilan sekolah, desa, dan pasar yang menjadi lokus intervensi tahun 2026.
Dalam sambutannya, Yosef menegaskan bahwa pangan memiliki peran strategis, tidak hanya dari sisi kesehatan, tetapi juga ekonomi, ketahanan nasional, dan daya saing bangsa. Menurutnya, pengawasan keamanan pangan membutuhkan kolaborasi lintas sektor karena menjadi tanggung jawab bersama.
Ia mengutip publikasi Asia-Pacific Journal of Food Safety and Security (On dan Rahayu, 2017) yang menyebut beban ekonomi akibat penyakit bawaan makanan (food borne disease) seperti diare di Indonesia diperkirakan mencapai 10–22 juta kasus per tahun, dengan potensi kerugian Rp64,8 hingga Rp226,3 triliun.
Selain itu, Indonesia juga menghadapi tantangan double burden of nutrition berupa obesitas dan stunting. Yosef menilai keamanan pangan menjadi kunci untuk mendukung bonus demografi dan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Ia juga menyoroti pentingnya penguatan keamanan pangan dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Implementasi program tersebut, kata dia, harus diiringi sistem pengawasan dan pembinaan yang kuat agar manfaatnya optimal bagi masyarakat. Ke depan, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan menjadi salah satu lokus intervensi keamanan pangan.
Pada 2026, Kabupaten Bone ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan tiga program, yakni Desa Pangan Aman, Sekolah yang Membudayakan Keamanan Pangan, dan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas. Program berbasis komunitas ini bertujuan meningkatkan kemandirian masyarakat dalam menjamin pangan yang aman dan bermutu hingga tingkat individu.
Dalam kesempatan itu, BBPOM Makassar juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Kabupaten Bone berupa hibah lahan dan gedung untuk operasional UPT BPOM di daerah tersebut. Loka POM Kabupaten Bone direncanakan diresmikan pada akhir Februari 2026 dan mulai beroperasi Maret 2026.
Sementara itu, Andi Akmal Pasluddin secara resmi membuka kegiatan advokasi dan menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan program secara terpadu.
“Keamanan pangan adalah fondasi dalam mencetak generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Bone menyatakan siap berkolaborasi aktif untuk memperkuat ketahanan pangan daerah dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Sinergi antara BPOM dan Pemkab Bone diharapkan menjadi model penguatan sistem keamanan pangan berbasis komunitas.
