MAKASSAR, SUARASULSEL.COM — Pemerintah Kota Makassar terus memperkuat komitmen dalam melindungi kesehatan masyarakat melalui pengawasan obat dan makanan. Komitmen tersebut diwujudkan dengan penguatan sinergi bersama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Makassar guna memastikan produk obat dan makanan yang beredar aman, bermutu, dan layak konsumsi.
Hal itu mengemuka dalam audiensi antara Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dan jajaran BBPOM Makassar yang berlangsung di Ruang Wali Kota, Kamis (8/1/2026). Pertemuan tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham serta jajaran terkait di lingkup Pemkot Makassar.
Audiensi ini menjadi momentum penyatuan langkah antara pemerintah daerah dan otoritas pengawasan obat dan makanan dalam menghadapi tantangan kesehatan masyarakat, mulai dari keamanan pangan, penggunaan obat yang rasional, hingga peningkatan daya saing produk UMKM lokal.
Kepala BBPOM Makassar, Yosef Dwi Irwan Prakasa Setiawan, menjelaskan bahwa pertemuan tersebut merupakan ajang silaturahmi sekaligus penguatan koordinasi dalam upaya meningkatkan pengawasan obat dan makanan di Kota Makassar.
“Ini bagian dari silaturahmi sekaligus menjajaki komitmen bersama dalam pengawasan obat dan makanan di Kota Makassar,” ujarnya.
Menurut Yosef, pengawasan obat dan makanan memiliki peran strategis karena berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat, stabilitas ekonomi, dan kualitas hidup warga. Ia menekankan bahwa BBPOM tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya.
Ia juga memaparkan sejumlah program BBPOM yang dapat disinergikan dengan Pemkot Makassar, khususnya dalam peningkatan keamanan pangan melalui intervensi di sekolah, keluarga, dan pasar komunitas. Kota Makassar sendiri pernah menjadi lokasi intervensi program keamanan pangan pada 2020.
Selain itu, Yosef menyoroti persoalan resistensi antimikroba (AMR) yang menjadi tantangan global. Ia mengapresiasi langkah Pemkot Makassar yang telah menerbitkan surat edaran terkait rasionalitas penggunaan antibiotik.
“Penggunaan antibiotik yang tidak tepat dapat menyebabkan resistensi bakteri yang berbahaya bagi kesehatan masyarakat,” tegasnya.
BBPOM juga mendorong kepatuhan sarana pelayanan kefarmasian agar tidak menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter, serta mengawasi penggunaan antibiotik pada hewan ternak yang berpotensi berdampak pada kesehatan manusia.
Di sektor ekonomi, BBPOM Makassar menyatakan kesiapan mendukung program pemberdayaan UMKM, khususnya dalam mendorong kepemilikan izin edar BPOM. Saat ini, jumlah pelaku UMKM di Makassar yang memiliki izin edar BPOM masih tergolong terbatas.
“Kepemilikan izin edar tidak hanya memenuhi regulasi, tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing produk,” jelas Yosef.
Sementara itu, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan pentingnya kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) bersama BBPOM dalam menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
“Sinergi ini sangat penting. Semua bergantung pada bagaimana kolaborasi antar-OPD dan mitra strategis agar pelayanan publik bisa berjalan optimal,” ujar Munafri.
Munafri menekankan bahwa seluruh pelaku UMKM, khususnya di sektor kuliner, wajib memiliki sertifikat laik sanitasi dan higienitas sebagai upaya menjamin kesehatan masyarakat sekaligus menjaga citra Kota Makassar sebagai destinasi wisata.
“Saya selalu menegaskan UMKM makanan wajib memiliki sertifikat laik sanitasi dan higienitas. Ini bukan hanya soal kesehatan, tetapi juga citra kota,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya fasilitas toilet yang bersih dan layak di rumah makan. Menurutnya, fasilitas yang tidak memenuhi standar dapat berdampak buruk terhadap citra kota di era digital.
Selain itu, Munafri mengingatkan pentingnya edukasi penggunaan obat yang rasional, khususnya antibiotik, agar masyarakat tidak terbiasa mengonsumsi obat tanpa indikasi medis yang jelas.
“Kami berharap BBPOM benar-benar menjadi bagian dari upaya pencegahan penyalahgunaan obat melalui edukasi dan pengawasan yang berkelanjutan,” pungkasnya. (*)
