SINJAI, SUARASULSEL.COM — Yayasan Konservasi Laut (YKL) Indonesia bersama Pemerintah Desa Pulau Harapan mulai membangun kesepahaman masyarakat dalam pengelolaan perikanan gurita berkelanjutan di Pulau Kambuno, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai.
Upaya tersebut diawali melalui sosialisasi Program Pengelolaan Perikanan Gurita Berbasis Masyarakat dan Data yang digelar di Aula Desa Pulau Harapan, Jumat (22/5/2026). Kegiatan ini melibatkan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Babinsa, Karang Taruna, kelompok nelayan, kelompok perempuan, tokoh masyarakat, hingga organisasi masyarakat sipil.
Kepala Desa Pulau Harapan, Mukrimin, mengatakan program tersebut menjadi peluang bagi masyarakat untuk mengelola sumber daya laut secara lebih baik tanpa mengurangi ruang nelayan dalam mencari nafkah.
“Program ini bukan untuk mengurangi pendapatan masyarakat, tetapi justru diharapkan dapat meningkatkannya. Kami berharap Desa Pulau Harapan dapat menjadi sentra gurita di Kabupaten Sinjai, bahkan mampu menembus pasar internasional,” ujarnya.
Sekretaris Desa Pulau Harapan, Karmila, menambahkan komoditas gurita memiliki nilai ekonomi yang terus meningkat dan berpotensi menjadi sumber pendapatan baru bagi masyarakat pesisir.
Tata Kelola Berbasis Masyarakat
Direktur Eksekutif YKL Indonesia, Nirwan Dessibali, menjelaskan sosialisasi menjadi tahapan awal sebelum program dijalankan di Pulau Kambuno dan Pulau Liang-Liang.
Menurutnya, program yang didukung hibah Tropical Forest and Coral Reef Conservation Act (TFCCA) tersebut akan mendampingi masyarakat selama lebih dari satu tahun dalam menyusun tata kelola perikanan gurita.
“Kami hadir hanya untuk memfasilitasi. Semua keputusan nantinya akan didiskusikan dan diputuskan oleh masyarakat sendiri. YKL Indonesia bukan pihak yang membatasi, tetapi mendampingi masyarakat agar mampu membangun tata kelola yang mereka sepakati bersama,” kata Nirwan.
Program Manager YKL Indonesia, Alief Fachrul Raazy, menjelaskan pengelolaan perikanan akan dibangun melalui riset partisipatif, peningkatan kapasitas masyarakat, penguatan tata kelola lokal, dan pengelolaan bersama (co-management).
Ia mengatakan gurita dipilih karena menjadi komoditas bernilai ekonomi tinggi yang perlu dikelola secara berkelanjutan agar tetap memberikan manfaat bagi masyarakat dalam jangka panjang.
Masyarakat Siap Terlibat
Dalam sesi diskusi, masyarakat menyampaikan berbagai masukan terkait pengelolaan wilayah tangkap. Ketua Karang Taruna Desa Pulau Harapan, Salahuddin, menilai tantangan terbesar adalah membangun kesepahaman dengan nelayan yang juga berasal dari luar Pulau Kambuno.
“Kami memahami tujuan program ini untuk meningkatkan hasil tangkapan sekaligus menjaga sumber daya. Kalau ada solusi yang baik, kami siap berjalan bersama,” ujarnya.
Di akhir kegiatan, pemerintah desa, kelompok nelayan, kelompok perempuan, BPD, Babinsa, Karang Taruna, dan YKL Indonesia menandatangani berita acara dukungan pelaksanaan program.
Kesepakatan tersebut menjadi langkah awal pelaksanaan program yang mengedepankan prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC), yakni seluruh keputusan pengelolaan akan disusun secara terbuka, partisipatif, dan berdasarkan persetujuan masyarakat.
