JAKARTA, SUARASULSEL.COM – Utusan Khusus Presiden RI, Raffi Ahmad, mengapresiasi kesiapan Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam menerapkan sistem kerja fleksibel berbasis digital, termasuk skema Work From Home (WFH).
Menurut Raffi, langkah tersebut menunjukkan arah baru birokrasi yang lebih adaptif, efisien, dan berbasis teknologi. Selain itu, kebijakan ini juga mendukung efisiensi energi nasional sekaligus mempercepat transformasi tata kelola pemerintahan.
“Transformasi digital yang dilakukan BPOM membuktikan efisiensi energi dan produktivitas ASN dapat berjalan beriringan. Ini langkah strategis memperkuat tata kelola pemerintahan modern,” ujarnya.
Selanjutnya, BPOM menjalankan kebijakan tersebut melalui optimalisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dengan pendekatan ini, instansi memastikan pelaporan kinerja ASN berjalan real time, terukur, dan tetap akuntabel meski menggunakan skema kerja fleksibel seperti WFH, WFO, maupun WFA.
Selain itu, BPOM memanfaatkan sistem digital terintegrasi untuk menjaga kualitas layanan publik. Aplikasi e-Presensi mencatat kehadiran ASN berbasis GPS dan pengenalan wajah. Sementara itu, Sistem Manajemen Kinerja Individu (SIMAKIN) memantau seluruh siklus kinerja pegawai secara menyeluruh.
Kepala BPOM RI, Taruna Ikrar, menegaskan bahwa transformasi digital menjadi bagian penting dari reformasi birokrasi nasional. Ia menilai sistem berbasis teknologi mampu meningkatkan efisiensi sekaligus akuntabilitas kinerja ASN.
“Transformasi digital memastikan birokrasi lebih efisien, transparan, dan berbasis kinerja. Kami membangun sistem yang mampu mengukur kinerja ASN secara objektif dan real time,” jelasnya.
Lebih lanjut, Taruna Ikrar menekankan bahwa penerapan WFH juga berdampak langsung pada penghematan energi. Dengan berkurangnya mobilitas, konsumsi listrik dan bahan bakar dapat ditekan secara signifikan.
“WFH bukan sekadar fleksibilitas kerja, tetapi juga kontribusi nyata terhadap efisiensi energi dan pembangunan berkelanjutan,” tambahnya.
Karena itu, BPOM berkomitmen memperkuat transformasi digital guna mendukung tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan berdaya saing global. Langkah ini sekaligus mendukung visi Indonesia Emas 2045.
Dengan demikian, implementasi sistem kerja fleksibel di BPOM tidak hanya meningkatkan produktivitas ASN, tetapi juga memperkuat efisiensi energi serta kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.
