MAKASSAR, SUARASULSEL.COM – Komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam menjaga efisiensi anggaran kini tengah dipertaruhkan. Di tengah upaya pengetatan fiskal dan pemangkasan program yang menyentuh kebutuhan dasar rakyat, publik dikejutkan dengan mencuatnya kembali isu penggunaan anggaran perjalanan dinas luar negeri pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Sulsel yang dinilai tidak memiliki urgensi kuat.
Pengurus Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Sulawesi Selatan dan Barat (HMI Badko Sulselbar), Feri, melontarkan kritik tajam kepada kepemimpinan di sektor pariwisata tersebut. Ia secara terbuka meminta Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kepala Dinas Pariwisata (Kadispar) Sulsel, Muhammad Arafah.
Desakan ini menyusul mencuatnya data mengenai alokasi anggaran fantastis senilai Rp575 juta yang dikucurkan untuk perjalanan dinas ke Berlin, Jerman, pada medio 2024 lalu. Perjalanan yang dibalut agenda promosi Internationale Tourismus-Börse (ITB) Berlin tersebut dinilai sebagai bentuk ketidakpekaan pejabat publik terhadap kondisi ekonomi daerah yang sedang berupaya melakukan pemulihan.
Ironi di Tengah Pengetatan Fiskal
Muhammad Raslin menegaskan bahwa HMI Badko Sulselbar melihat adanya kontradiksi nyata antara narasi “efisiensi” yang digaungkan Pemprov dengan realitas belanja di Disbudpar. Menurutnya, anggaran ratusan juta untuk sekadar menghadiri pameran di Eropa merupakan kebijakan yang menciderai keadilan sosial.
“Kami meminta Pj Gubernur untuk bertindak tegas. Jangan ada pembiaran terhadap pejabat yang tidak memiliki sense of crisis. Di saat infrastruktur di daerah pelosok masih membutuhkan sentuhan anggaran, Disbudpar justru menghamburkan setengah miliar lebih untuk perjalanan ke luar negeri yang asas manfaatnya sulit diukur secara instan,” ujar Raslin dalam keterangannya di Makassar, Senin (2/2/2026).
Polemik ini semakin memanas dengan munculnya informasi mengenai keterlibatan anggota keluarga pejabat dalam rombongan tersebut. Meski pihak Disbudpar berdalih biaya keluarga menggunakan dana pribadi, Raslin menilai secara etika birokrasi, hal tersebut sangat tidak pantas.
“Plesiran berkedok dinas ini meninggalkan preseden buruk. Kehadiran anggota keluarga dalam agenda resmi kenegaraan atau daerah di luar negeri menciptakan batas yang kabur antara tugas publik dan kepentingan privat,” tambahnya.
Analisis Pengamat: Lemahnya Kontrol Internal
Senada dengan kritik mahasiswa, pengamat kebijakan publik dari Universitas Hasanuddin (Unhas), Rizal Fauzi, menilai kasus ini mencerminkan lemahnya sistem filtrasi perjalanan dinas di lingkup Pemprov Sulsel. Menurut Rizal, setiap perjalanan luar negeri seharusnya melewati uji urgensi yang sangat ketat, terutama di era digital saat ini.
“Promosi pariwisata di era sekarang tidak melulu harus dengan kehadiran fisik secara masif. Kita punya teknologi digital dan perwakilan diplomatik. Menghabiskan Rp575 juta untuk rombongan belasan orang menunjukkan bahwa birokrasi kita masih terjebak pada pola lama yang boros,” ungkap Rizal.
Ia menekankan bahwa dalih “biaya pribadi” bagi keluarga pejabat yang ikut serta tidak serta merta menghapus persoalan. “Secara sosiologis, masyarakat melihat itu sebagai fasilitas jabatan. Pejabat publik harus paham bahwa mereka adalah simbol institusi. Ketika mereka pergi membawa keluarga dalam agenda dinas, itu menunjukkan hilangnya sensitivitas terhadap kesulitan ekonomi yang dirasakan warga,” tegasnya.
Pembelaan Disbudpar: Demi Target Wisatawan Mancanegara
Di sisi lain, pihak Disbudpar Sulsel tetap pada pendirian bahwa agenda ITB Berlin adalah investasi jangka panjang. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sulsel, Muhammad Arafah, melalui keterangan resminya sebelumnya menyatakan bahwa kehadiran Sulsel di ajang internasional sangat krusial untuk menjaga posisi tawar pariwisata daerah di pasar Eropa.
Pihak dinas berargumen bahwa peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara merupakan salah satu pilar untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Terkait isu keluarga, Disbudpar berkali-kali menegaskan bahwa tidak ada satu rupiah pun dana APBD yang digunakan untuk membiayai pihak luar selain delegasi resmi yang terdaftar dalam Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).
Menanti Ketegasan Gubernur
Kini, bola panas berada di tangan Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan. Publik menanti apakah evaluasi yang diminta oleh HMI Badko Sulselbar akan berujung pada sanksi administratif atau sekadar teguran lisan. Pasalnya, Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Jufri Rahman, sejauh ini masih irit bicara mengenai detail evaluasi pengawasan anggaran perjalanan luar negeri tersebut.
Keresahan masyarakat Sulawesi Selatan terhadap pola belanja pejabat ini diharapkan menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk merombak tata kelola anggaran. Transformasi menuju pemerintahan yang bersih dan efisien bukan hanya soal angka di atas kertas, melainkan soal integritas dan kepantasan perilaku para pemimpinnya.
HMI Badko Sulselbar mengancam akan melakukan aksi lebih lanjut jika desakan evaluasi ini tidak diindahkan. “Kami akan terus mengawal kasus ini hingga ada kejelasan dan komitmen nyata dari Gubernur bahwa anggaran daerah hanya untuk rakyat, bukan untuk gaya hidup pejabat,” tutup Raslin.
