MAKASSAR, SUARASULSEL.COM — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) kembali menorehkan prestasi di bidang tata kelola pemerintahan. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI resmi memberikan predikat Sangat Baik dalam Penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Tahun 2025.
Berdasarkan data resmi dari laman siukpbj.lkpp.go.id, Pemprov Sulsel berhasil mengantongi total nilai pembobotan sebesar 91,00. Angka ini menempatkan Sulsel sebagai salah satu daerah dengan sistem pengadaan paling akuntabel di Indonesia.
Gubernur: Hasil Kerja Keras Biro PBJ dan Seluruh OPD
Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menyambut positif capaian tersebut. Menurutnya, predikat ini merupakan bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan transparansi anggaran.
“Alhamdulillah, Penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan kita meraih predikat sangat baik dari LKPP RI. Ini berarti Biro PBJ dan seluruh OPD telah bekerja secara maksimal dan profesional,” ujar Andi Sudirman di Makassar, Jumat (23/1/2026).
Tiga Indikator Utama Keberhasilan
Andi Sudirman menjelaskan bahwa nilai tinggi tersebut didasarkan pada tiga domain utama yang menjadi indikator penilaian nasional, yaitu:
-
Pemanfaatan Sistem Pengadaan: Penggunaan platform digital seperti e-purchasing, e-kontrak, dan SiRUP yang berjalan optimal.
-
Kualifikasi dan Kompetensi SDM: Personel pengadaan yang memiliki sertifikasi dan keahlian mumpuni.
-
Tingkat Kematangan UKPBJ: Struktur kelembagaan Biro PBJ yang sudah matang dan profesional.
“Optimalisasi ini dilakukan secara konsisten. Penggunaan sistem elektronik bukan sekadar formalitas, melainkan alat untuk memastikan efisiensi dan mencegah praktik penyimpangan,” tegasnya.
Komitmen Peningkatan Berkelanjutan
Meski sudah meraih nilai yang sangat memuaskan, Gubernur Andi Sudirman tetap optimis untuk terus meningkatkan standar tata kelola di masa depan. Ia mendorong seluruh pihak untuk tetap menjaga integritas dalam setiap proses pengadaan barang dan jasa.
“Prestasi ini adalah motivasi. Kita ingin ke depannya sistem ini semakin kuat, SDM semakin kompeten, dan masyarakat dapat merasakan manfaat dari pengadaan yang tepat sasaran,” pungkasnya.
