BANJARBARU, SUARASULSEL.COM – Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI), Prof. dr. Taruna Ikrar, M.Biomed., Ph.D., menegaskan komitmen lembaganya untuk memperkuat pengawasan obat dan makanan melalui sinergi strategis dengan Pemerintah Daerah. Hal ini disebutnya sebagai fondasi penting menuju Visi Indonesia Emas 2045.
Penegasan tersebut disampaikan dalam Forum Diskusi Sinergitas Pengawasan Obat dan Makanan di Kantor Gubernur Kalimantan Selatan pada Senin, 17 November 2025. Forum ini dihadiri oleh Wakil Gubernur Kalsel Hasnuryadi Sulaiman, jajaran Bupati/Wali Kota, OPD, dan para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Fokus pada Perekonomian dan Program Prioritas
Taruna Ikrar menekankan bahwa pengawasan obat dan makanan adalah aspek vital yang berdampak langsung pada kesehatan publik dan pertumbuhan ekonomi.
“BPOM tidak hanya mengawasi, tetapi memastikan kualitas hidup. Kontribusi BPOM terhadap perekonomian diperkirakan mencapai Rp6.000 triliun, sebuah amanah besar yang membutuhkan kolaborasi erat dengan Pemerintah Daerah,” ujar Taruna.
Dalam forum tersebut, BPOM memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Tabalong atas hibah tanah seluas 6.924 m² untuk pembangunan kantor Balai POM Tabalong. Lahan ini juga akan digunakan untuk mendirikan Laboratorium Keamanan Pangan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang merupakan program prioritas nasional untuk membangun generasi sehat secara merata.
Selain itu, BPOM juga secara simbolis menyerahkan Nomor Izin Edar (NIE) kepada sejumlah pelaku UMKM, didominasi sektor kosmetik. Langkah ini menjadi upaya penguatan agar UMKM dapat “naik kelas” dan mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional. BPOM berjanji terus mendorong UMKM melalui pendampingan regulatori dan keringanan biaya perizinan.
Soroti Ancaman “Silent Pandemic” AMR
Dalam kesempatan itu, Taruna juga menyoroti ancaman Antimicrobial Resistance (AMR), yang disebutnya sebagai silent pandemic. Ia mengungkapkan temuan BPOM bahwa 86,79% apotek di Kalimantan Selatan masih menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter.
Mengakhiri sambutannya, Taruna Ikrar menyerukan pentingnya kolaborasi lintas sektor. “Sinergi BPOM dan Pemda adalah jalan utama memastikan keamanan obat dan makanan, melindungi masyarakat, dan mendorong UMKM sebagai tulang punggung ekonomi menuju Indonesia Emas 2045,” tutupnya.
Acara ditutup dengan pemberian penghargaan kepada Kabupaten/Kota berkinerja terbaik dalam pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik POM pada periode 2023–2024.
