MAKASSAR, SUARASULSEL.COM – Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Sulawesi Selatan melayangkan kritik keras terhadap restrukturisasi jabatan di Kementerian Agama (Kemenag). HMI menduga adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang berpotensi merugikan negara dan merusak kepercayaan publik, terutama terkait dana haji.
Ketua Bidang Perlindungan HAM Badko HMI Sulsel, Iwan Mazkrib, menyatakan bahwa Kemenag harus segera membersihkan diri dari oknum yang terlibat korupsi. “Mencederai kepercayaan publik dan merugikan keuangan negara adalah kejahatan luar biasa,” ujarnya.
Menurut Badko HMI, pejabat eselon II yang baru dilantik diduga seluruhnya berasal dari Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU). Hal ini menimbulkan kecurigaan bahwa proses pengangkatan diatur oleh Sekretaris Jenderal Kemenag, yang juga menjabat Ketua Umum ISNU.
Selain itu, HMI juga menyoroti dugaan jual beli jabatan untuk posisi strategis seperti Kepala Biro SDM Kemenag. Isu yang beredar menyebutkan adanya setoran Rp2,5 miliar kepada oknum pejabat Kemenag untuk mendapatkan posisi tersebut.
“Jangan biarkan kementerian yang seharusnya mengayomi umat justru dijadikan alat kepentingan kelompok tertentu,” tegas Iwan.
Badko HMI Sulsel berjanji akan terus mengawal isu ini dan mendesak aparat penegak hukum (APH), seperti Polri, Kejaksaan, dan KPK, untuk mengusut tuntas dugaan KKN di Kemenag, termasuk kasus korupsi dana haji.
“Integritas struktural Kemenag harus mutlak dijaga. Badko HMI Sulsel tidak akan tinggal diam,” tutup Iwan Mazkrib.
