JAKARTA, SUARASULSEL.COM – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 2,6 triliun untuk tahun 2026.
Usulan ini disampaikan Kepala BPOM, Prof. Dr. Taruna Ikrar, dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, Rabu, (3/9/2025).
Tambahan dana ini ditujukan untuk memperkuat intervensi pada beberapa program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program tersebut mencakup pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG), penuntasan tuberkulosis (TBC), serta pengawasan ketat terhadap obat dan makanan di seluruh Indonesia.
Taruna Ikrar merinci alokasi usulan anggaran tersebut:
- Rp 838 miliar untuk intervensi utama program prioritas Presiden.
- Rp 1,6 triliun untuk pelaksanaan tugas teknis pengawasan obat dan makanan.
- Rp 192 miliar untuk dukungan manajemen.
Dalam rinciannya, anggaran untuk program prioritas dialokasikan sebesar Rp 676 miliar untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Rp 61 miliar untuk penuntasan TBC.
Anggaran lain juga dialokasikan untuk swasembada pangan, digitalisasi pendidikan, dan Program Keluarga Harapan (PKH).
Khusus untuk pengawasan obat dan makanan, dana Rp 1,6 triliun akan digunakan untuk kegiatan penting seperti sampling, uji laboratorium, pengawasan post-market, dan pembinaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pangan olahan.
Menurut Prof. Taruna, usulan tambahan anggaran ini merupakan investasi jangka panjang untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.
“Setiap rupiah yang diinvestasikan bukan sekadar angka, melainkan perlindungan nyawa. Anak-anak harus tumbuh sehat dengan makanan bergizi, rakyat harus mendapatkan obat yang aman, dan bangsa ini bebas dari TBC,” ujarnya.
Usulan ini mendapatkan apresiasi dari Komisi IX DPR RI, yang menilai penguatan BPOM sangat penting untuk menjaga kesehatan masyarakat. Dengan dukungan anggaran yang lebih memadai, BPOM berkomitmen untuk menjadi garda terdepan dalam mendukung program pemerintah demi menciptakan generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.
