JAKARTA, SUARASULSEL.COM – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menunjukkan keberpihakan nyata terhadap pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) di Indonesia. Kabar terbaru, Kepala BPOM Taruna Ikrar menegaskan bahwa pihaknya menggratiskan biaya registrasi pangan olahan dari tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Pernyataan tersebut mengemuka saat Taruna Ikrar memberikan sambutan dalam sosialisasi Lembaga Bantuan Manajemen (LBM) UMKM Tangguh Berkibar di Tangerang Selatan, Minggu (7/6/2026). Beliau mengajak para produsen dalam negeri untuk tidak ragu mengurus legalitas produk mereka.
“Masyarakat tidak perlu membayar. Layanan ini gratis bagi produsen dalam negeri kategori UMK. Oleh karena itu, jangan pernah takut kepada BPOM. Mari ikuti prosedur yang telah kami siapkan,” tegas Taruna Ikrar.
Data Pertumbuhan Izin Edar UMKM
Hingga Maret 2026, data menunjukkan bahwa pelaku UMKM mendominasi layanan registrasi pangan. Dari total 15.034 perusahaan yang terdaftar, sekitar 82 persen atau 12 ribu di antaranya merupakan UMKM.
Selain itu, UMKM menguasai 62 persen dari 193 ribu izin edar pangan olahan yang terbit sejak April 2021. Pada sektor industri rumah tangga, pemerintah telah menerbitkan 647.865 Sertifikat Pemenuhan Komitmen (SPP-IRT) hingga Mei 2026. Angka ini membuktikan antusiasme tinggi pelaku usaha untuk meningkatkan standar keamanan dan daya saing produk mereka.
Program Pendampingan dan “Orang Tua Angkat”
Selanjutnya, BPOM menyediakan berbagai fasilitas bantuan agar UMKM mampu bersaing di pasar global. Fasilitas tersebut meliputi asistensi regulatori, bimbingan teknis, coaching clinic, hingga bantuan pengujian produk.
BPOM juga menjalankan program Orang Tua Angkat (OTA) yang melibatkan industri besar. Program ini bertujuan untuk mentransfer pengetahuan, memperkuat fasilitas produksi, dan memperluas akses pasar bagi pelaku kecil. Saat ini, sebanyak 29 industri besar telah berkomitmen membina 471 UMK pangan olahan.
Sinergi Membangun Ekonomi Nasional
Pada kesempatan yang sama, Dewan Pembina LBM UMKM Tangguh Berkibar, Muhammad Qodari, menyebut UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional. Ia menjelaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan lembaga swadaya sangat penting untuk memperluas jangkauan pasar.
“LBM membantu pemerintah menyediakan forum konsultasi agar pelaku ekonomi bisa meningkatkan kualitas produknya,” ujar Qodari.
Senada dengan hal itu, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Haikal Hasan Barras dan Founder LBM Tasrudin Muzakir turut mendukung ekosistem ini. Mereka berharap sinergi tersebut dapat mendorong produk lokal menembus pasar ekspor.
“Kami ingin UMKM maju, berkibar, dan naik kelas hingga mampu bersaing di pasar global,” tutup Taruna Ikrar dengan optimis.