MAKASSAR, SUARASULSEL.COM – Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan kembali memicu perhatian publik setelah merilis rencana anggaran belanja pakaian dinas untuk tahun 2026.
Berdasarkan data Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP, total dana untuk kebutuhan seragam para wakil rakyat ini menembus angka Rp2.550.891.000.
Alokasi anggaran yang bersumber dari APBD Sulsel 2026 tersebut mencakup lima kategori pakaian untuk 85 pimpinan dan anggota dewan. Meskipun angka ini terbilang besar, pihak Sekretariat DPRD Sulsel menegaskan bahwa pengadaan ini merupakan pemenuhan hak protokoler anggota dewan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Baju Adat Jadi Item Termahal
Dari kelima kategori belanja tersebut, paket Pakaian Adat Daerah mencatatkan nilai yang paling mencolok atau fantastis. Sekretariat dewan menggelontorkan dana sebesar Rp1.122.383.000 hanya untuk satu jenis kategori ini saja. Jika kita membagi total tersebut dengan jumlah 85 anggota dewan, maka satu set baju adat memiliki nilai estimasi sekitar Rp13,2 juta per orang.
Mahalnya harga tersebut berkaitan erat dengan spesifikasi material yang sangat premium. Dokumen pengadaan menyebutkan bahwa pakaian ini menggunakan bahan-bahan berkelas tinggi. Anggota dewan pria akan mendapatkan Jas Tutup dan Sarung Sutera Asli lengkap dengan Songkok Recca Tembaga. Sementara itu, anggota dewan wanita akan mengenakan Baju Labbu atau Baju Bodo berbahan Sutera Asli yang bertabur payet mutiara, lengkap dengan perhiasan seperti bando, kalung, gelang, hingga anting.
Rincian Peruntukan dan Nilai Anggaran
Sekretariat DPRD Sulsel membagi anggaran ini ke dalam lima paket pekerjaan yang semuanya menggunakan metode E-Purchasing. Berikut adalah rincian lengkap peruntukan anggaran berdasarkan dokumen resmi:
| No | Jenis Pakaian Dinas | Kode RUP | Nilai Pagu | Estimasi per Anggota |
| 1 | Pakaian Adat Daerah | 63103441 | Rp1.122.383.000 | ± Rp13.204.500 |
| 2 | Pakaian Sipil Lengkap (PSL) | 63103440 | Rp451.008.000 | ± Rp5.305.000 |
| 3 | Pakaian Sipil Harian (PSH) | 63103439 | Rp425.000.000 | ± Rp5.000.000 |
| 4 | Pakaian Sipil Resmi (PSR) | 63103443 | Rp297.500.000 | ± Rp3.500.000 |
| 5 | Pakaian Dinas Harian (PDH) | 63103442 | Rp255.000.000 | ± Rp3.000.000 |
Total Akumulasi: Rp2.550.891.000
Mekanisme Transparansi dan Jadwal Kerja
Guna menjamin akuntabilitas, Sekretariat DPRD Sulsel memilih metode E-Purchasing melalui katalog elektronik. Langkah ini secara otomatis menutup ruang negosiasi di bawah tangan dan memastikan harga barang sesuai dengan harga pasar yang terverifikasi. Selain itu, dokumen RUP secara tegas mewajibkan penggunaan produk dalam negeri (PDN) dan memprioritaskan keterlibatan usaha kecil dalam proses produksinya.
Selanjutnya, jadwal pemilihan penyedia akan berlangsung pada bulan April 2026. Setelah proses penunjukan selesai, pelaksanaan kontrak akan berjalan singkat mulai April hingga Mei 2026 agar para anggota dewan dapat langsung memanfaatkan pakaian tersebut. Rencananya, penggunaan pakaian dinas baru ini akan aktif secara penuh mulai Mei hingga Desember 2026.
Respons Sekretariat DPRD Sulsel
Sekretaris Dewan (Sekwan) Provinsi Sulawesi Selatan, M. Jabir, memberikan tanggapan singkat saat dikonfirmasi mengenai besaran anggaran yang mencapai miliaran rupiah ini. Melalui pesan singkat, ia mengakui adanya anggaran tersebut namun tidak merinci detail itemnya secara mendalam.
“Saya tidak hafalki jumlahnya. Tapi ada anggarannya,” tulis M. Jabir singkat saat dikonfirmasi melalui WhatsApp.
Meskipun demikian, lokasi pekerjaan pengadaan ini tetap berpusat di kantor Sekretariat DPRD Sulsel, Jalan AP Pettarani No. 90, Makassar. Publik kini berharap agar alokasi dana rakyat yang cukup besar untuk penampilan fisik para wakil rakyat ini berbanding lurus dengan kualitas kebijakan yang mereka lahirkan bagi masyarakat Sulawesi Selatan.