MAKASSAR, SUARASULSEL.COM — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mulai mematangkan persiapan pelaksanaan Pekan Leadership Spiritual ASN Ber-AKHLAK yang dijadwalkan berlangsung pada 22–28 Februari 2026.
Program penguatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) ini dirancang secara lintas sektor dengan melibatkan sekitar 900 peserta dari berbagai perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Kepala BPSDM Pemprov Sulsel, Prof. Muhammad Jufri, mengatakan terdapat sejumlah aspek krusial yang harus dipersiapkan secara terkoordinasi oleh seluruh OPD terkait. Fokus persiapan meliputi pengelolaan keuangan, pengadaan barang dan jasa, pendidikan karakter, hingga penguatan wawasan kebangsaan.
“Panitia kerja telah ditetapkan, dan pelaksanaan kegiatan akan melibatkan sekitar 900 peserta ASN,” ujar Prof. Jufri saat memimpin rapat koordinasi persiapan kegiatan.
Ia menambahkan, kegiatan ini akan menghadirkan narasumber eksternal dari berbagai institusi strategis, seperti Polda Sulsel, Kejaksaan Tinggi Sulsel, Kodam XIV/Hasanuddin, serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kehadiran para narasumber tersebut diharapkan mampu memperkuat substansi materi yang diberikan kepada peserta.
Sementara itu, Staf Khusus Gubernur Sulsel, Irwan, ST, menegaskan bahwa penyusunan pemateri didasarkan pada rundown kegiatan yang telah disusun secara sistematis. Menurutnya, materi yang diberikan tidak hanya bersifat ceramah, tetapi dilengkapi modul pembelajaran yang terstruktur.
“Ada enam klaster materi utama yang akan diberikan selama kegiatan berlangsung,” jelas Irwan.
Enam klaster materi tersebut mencakup keuangan dan perbendaharaan, pengadaan barang dan jasa, aspek hukum dan antikorupsi, wawasan kebangsaan, pendidikan karakter dan akhlak, hingga hafalan Juz 30 sebagai penguatan spiritual ASN.
Dari sisi pengamanan, Kepala Satpol PP Sulsel, Andi Arwin Azis, memastikan seluruh peserta akan berada dalam pengawasan selama kegiatan berlangsung. Satpol PP akan menerapkan sistem keluar-masuk lokasi kegiatan secara terbatas.
“Kami pastikan tidak ada peserta yang meninggalkan lokasi kegiatan tanpa pengawasan dan izin,” tegasnya.
Sementara itu, kesiapan layanan kesehatan disampaikan oleh perwakilan Dinas Kesehatan Pemprov Sulsel, Ardadi. Sebanyak delapan rumah sakit milik Pemprov Sulsel disiagakan untuk mendukung kegiatan, ditambah rumah sakit rujukan terdekat seperti RS Pertamina, RS Sayang Rakyat, RS Daya, dan RS Wahidin Sudirohusodo untuk penanganan kondisi darurat.
Dukungan publikasi kegiatan juga disampaikan Kepala Bidang Humas Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Kominfo-SP) Pemprov Sulsel, Fitra. Ia menyebut penyebarluasan informasi akan dilakukan secara berkelanjutan selama kegiatan berlangsung.
“Insyaallah, setiap tahapan kegiatan akan kami sampaikan kepada publik,” katanya.
Rapat koordinasi tersebut diikuti oleh sejumlah OPD terkait, antara lain Badan Keuangan dan Aset Daerah, Inspektorat Daerah, Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Biro Kesejahteraan Rakyat, Biro Umum, Dinas Kominfo-SP, Dinas Pendidikan, Badan Kesbangpol, Satpol PP, dan Dinas Kesehatan. Rapat juga dihadiri Staf Khusus Gubernur Sulsel Rahmat Hidayat, Irwan, ST, serta Haerudin Nurman. (*)
