MAKASSAR, SUARASULSEL.COM – Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sulawesi Selatan, Ilham Husen, mengimbau seluruh insan pers, khususnya media daring, untuk mengedepankan fungsi edukatif dalam meliput aksi unjuk rasa.
Imbauan ini disampaikan menyusul maraknya unjuk rasa yang berujung anarkis di Makassar dan beberapa wilayah lain di Sulawesi Selatan.
Ilham menegaskan bahwa media memiliki peran krusial dalam membentuk opini publik dan menjaga stabilitas sosial, terutama di tengah situasi yang memanas. Menurutnya, penyampaian informasi harus proporsional dan tidak memicu provokasi baru.
“Media adalah pilar keempat demokrasi. Karena itu, dalam situasi seperti ini, media harus mampu menjadi penyejuk, bukan justru ikut memperkeruh keadaan,” ujar Ilham dalam keterangannya, Senin (1/9/2025).
Menurut Ilham, unjuk rasa merupakan bagian dari kebebasan berpendapat yang dijamin konstitusi. Namun, jika aksi tersebut berujung anarkis, media harus bersikap objektif. Berita yang disajikan harus mengedepankan data, serta mendorong penyelesaian masalah secara damai.
“Pemberitaan harus membangun kesadaran, bukan ketakutan. Jangan sampai framing media justru membuat masyarakat terpecah atau kehilangan empati,” tegasnya.
Ilham juga mengajak seluruh pemilik media dan jurnalis untuk memverifikasi informasi sebelum dipublikasikan. Tujuannya adalah untuk menghindari penyebaran konten yang dapat memprovokasi atau menyudutkan pihak tertentu.
Lebih lanjut, Ilham menyampaikan bahwa JMSI Sulsel terus berkomunikasi dengan anggotanya agar selalu menjunjung tinggi kode etik jurnalistik dan mendukung terciptanya suasana yang kondusif.
“Ini momen penting untuk membuktikan bahwa media adalah mitra pembangunan bangsa. Kita harus menjadi bagian dari solusi, bukan masalah,” tutupnya.
Seperti diketahui, aksi unjuk rasa di Kota Makassar pada 29-30 Agustus 2025 berakhir ricuh. Massa yang didominasi mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya membakar Kantor DPRD Sulawesi Selatan dan Kantor DPRD Kota Makassar.
Gelombang unjuk rasa sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah ini terus berlanjut di Makassar dan beberapa daerah di Sulsel.