SUARASULSEL.COM, MAKASSAR – DPW PKS Sulsel kritik kebijakan pemerintah tentang larangan buka puasa bersama.
Kebijakan itu dianggap diskriminatif dan cenderung tendensius.
Larangan itu tertuang dalam surat edaran Menteri Sekretaris Kabinet.
Demikian disampaikan Ketua DPW PKS Sulsel Muh Amri Arsyid, Jumat (24/3/2023).
Amri Arsyid meminta pemerintah meninjau ulang kebijakan tersebut.
“Pemerintah jangan terlalu tendensius membuat kebijakan,” kata Amri Arsyid.
Menurut Amri, pemerintah seharusnya lebih bijaksana dalam membuat kebijakan.
Terutama dalam mengakomodir atau melakukan proses pembinaan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara.
Amri menyatakan buka bersama sebuah tradisi yang dilakukan sudah sekian lama.
“Sejauh ini tidak pernah ada larangan semacam ini,” ujarnya.
Jika alasannya adalah pandemi Covid-19, kata Amri, sudah tidak relevan lagi.
Sebab, beberapa waktu sebelumnya juga ada banyak agenda atau kegiatan-kegiatan besar melibatkan banyak orang dan menjaga jarak.
Menurutnya, Covid-19 sudah tidak relevan lagi untuk dijadikan sebagai alasan.
Ia mengatakan tugas pemerintah lebih utama adalah mendorong terciptanya kehidupan berbangsa yang tenang.
Terutama agenda buka puasa bersama yang merupakan agenda yang bisa meningkatkan silaturahmi antara anak bangsa.
“Bukber ini juga meningkatkan kecerdasan bangsa karena didalamnya bukan hanya makan-makan, bukan hanya buka puasa tapi ada tausiyah biasanya. Ini adalah hal yang positif,” katanya.
Amri pun menganggap kebijakan ini tidak konsisten dan kontraproduktif.
PKS menilai buka puasa bersama adalah kegiatan positif dan bisa meningkatkan kebersamaan serta spiritualitas ASN dan pejabat negara.
“Buka puasa jangan hanya dimaknai makan bersama saja, namun memiliki nilai-nilai spiritualitas yang dalam bagi sesama muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa,” katanya.
“Apalagi di daerah buka puasa bersama sangat penting membangun sinergi dengan para tokoh dan ulama,” Amri menambahkan.(*)