Daerah

GP Ansor dan KNPI Sulsel Dukung Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Ormas

Foto : Diskusi Mahasiswa, Pemuda dan Dosen di Makassar Dukung Perppu Ormas

Foto : Diskusi Mahasiswa, Pemuda dan Dosen di Makassar Dukung Perppu Ormas

MAKASSAR, SUARASULSEL.COM – Ketua Gerakan Pemuda Ansor Sulsel M Tonang dan Ketua KNPI Sulsel Arsony mendukung terbitnya Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Ormas.

Menurut keduanya Perppu ini sudah tepat diterbitkan pemerintah untuk menata kestabilan sosial di masyarakat. Juga untuk mencegah hadirnya ormas atau kelompok-kelompok radikal di masyarakat.

Hal tersebut ditegaskannya saat menjadi pembicara pada Diskusi Publik di Cafe Labobar, Kota Makassar, Kamis (20/7/2017) siang.

Diskusi ini mengangkat tema Mendukung dan Mengawal Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Ormas.

Dilaksanakan Forum Pemuda, Mahasiswa dan Masyarakat Makassar Peduli Bangsa bekerja sama Galesong Institute. Dihadiri puluhan pemuda dan mahasiswa lintas organisasi di Makassar.

loading...

Menurut Tonang, Perppu ini hak presiden. Perppu ini juga untuk menangkal radikalisme, terorisme dan kelompok-kelompok yang ingin mengubah Pancasila sebagai ideologi negara.

“Perppu ini sekaligus untuk menangkal kelompok-kelompok yang tak menghargai kebinekaan bangsa ini. Jadi Perppu tentan Ormas ini harus kita dukung dan kawal,” tegas Tonang.

Tonang bahkan dengan tegas menyebut HTI yang ingin mengubah sistem kenegaraan NKRI menjadi khilafah. Jadi misi mereka bertentangan dengan ideologi Pancasila dan NKRI.

Sementara Arsony menilai Perppu ini penting sebagai bentuk tanggungjawab negara menata keutuhan NKRI dalam konteks berbangsa Indonesia.

“Para pendiri bangsa kita sudah sepakat dengan Pancasila. Amanat ini harus dikawal. Perppu ini untuk menata stabilitas politik dan ideologi agar perekonomian bangsa Indonesia bisa makin maju,” tegasnya.

Selain Tonang dan Arsony, dosen Ilmu Hukum Universitas Indonesia Timur Dr Patawari SHi MH juga tampil sebagai pembicara.

Menurut Patawari, suka tidak suka Perppu ini harus didukung. Karena sudah diterbitkan dan legal oleh pemerintah.

“Kalau ada yang tak setuju, ada jalutnya yakni judicial review di Mahkamah Konstitusi,” ujar lulusan program doktor ilmu hukum Pascasarjana Unhas ini.

Acara ini diakhiri dengan pembacaan Deklarasi Dukungan dan Kesiapan Mengawal Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Ormas. (*)

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

loading...

Copyright © 2015 The Mag Theme. Theme by MVP Themes, powered by Wordpress.

To Top