oleh

‘Bola Panas’ Hak Angket DPRD Sulsel, NA Ancam Penjarakan Jumras

-News-0 views

MAKASSAR, SUARASULSEL.com – Pansus Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan telah memulai sejak Sennin, (8/7/2019) di Tower lantai 8, Gedung DPRD Sulsel, Jalan Urip Sumohardjo, Makassar.

Diketahui, hak angket ini disepakati melalui rapat paripurna. Hal ini untuk menindaklanjuti sejumlah dugaan pelanggaran oleh Pemerintah Provinsi Sulsel dalam menjalankan pemerintahan.

Pada hari pertama sidang, seluruh anggota Pansus Hak Angket hadir dan memulai pemeriksaan terhadap dugaan KKN, dan dualisme kepemimpinan di internal pemprov.

Pada hari kedua, Selasa (10/7/2019) hal mengejutkan terjadi saat Pansus Hak Angket Gubernur Sulsel memeriksa eks Kepala Biro Pembangunan Sulsel, Jumras. Pada pemeriksaan ini, Jumras berbicara tentang dugaan bagi-bagi proyek di lingkup internal dan mahar miliaran rupiah pada Pilgub 2018.

Di hadapan anggota Pansus, Jumras mengungkapkan dia mulai menjabat Kabiro Pembangunan pada 18 Januari 2019. Tiga bulan berselang, tepatnya 18 April, dia diberhentikan melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur.

Jumras diketahui dipecat dari posisinya setelah dituduh oleh Nurdin Abdullah menerima fee dari pengusaha terkait proyek di Sulsel. Pada pemeriksaan di hak angket, Jumras memberikan klarifikasinya.

“Pencopotannya saya tidak menyangka dan tiba-tiba. Hari minggu, sepertinya tanggal 20 April saya dipanggil ke rumah jabatan (gubernur). Saya datang sendiri karena dipanggil di ruang tempat gubernur menerima tamu,” kata Jumras pada sidang pemeriksaan itu.

Jumras mengaku tak tahu dasar pencopotan dirinya. Bahkan, sebelum pencopotannya, Jumras ditemui dua orang pengusaha bernama Angguk dan Fery. Mereka meminta proyek kepada dirinya.

loading...

“Ada yang tertulis kamu, bahwa kamu meminta fee, lalu saya bilang dari siapa? Lalu diambillah surat, lalu diperlihatkan ke saya, saya lihat di situ dua perusahaan, dua pengusaha, yang satunya Agung Sucipto, dan satunya bernama Ferry Tandiari,” kata Jumras saat menjelaskan pemecatannya oleh Gubernur Nurdin Abdullah di hadapan sidang hak angket.

Pada pertemuannya dengan Nurdin Abdullah itu, Jumras dituduh meminta fee proyek kepada dua pengusaha. Hal itu kemudian dibantah oleh Jumras meski klarifikasinya kepada Nurdin tidak didengarkan.

“Sebelum saya tinggalkan tempat itu, saya sampaikan angguh (Agung) itu menunjuk bapak bahwa pada saat Pilkada Bapak dibantu Rp 10 M, dan itu dihadiri oleh kakak Wagub yang mengantar,” ujarnya.

Jauh sebelum pemecatannya, Jumras mengaku telah diajak bertemu dengan Sumardi. Sumardi, yang diketahui sebagai Kepala Bappenda Sulsel, meminta agar paket proyek dikerjakan oleh kedua pengusaha itu dengan alasan mereka telah membantu gubernur pada Pilgub Sulsel.

“Lalu saya jawab, silakan, Pak, lelang ini terbuka, silakan diikuti prosesnya. Iya, pokoknya bantu dia. Ini saya titipkan kamu Rp 200 juta, ambil. Saya tolak itu, oleh Pak Sumardi dari dua orang ini. Saya ditunjuk meminta fee,” terangnya.

Pernyataan Jumras ini dibantah keras Nurdin Abdullah. Kata dia, apa yang diungkapkan Jumras di sidang hak angket DPRD Sulsel itu pembohongan publik.

“Tidak ada seperti itu. Apalagi namanya rekanan sampai mereka berikan uang hingga miliaran,” tegas Nurdin, Rabu (10/7/2019) usai mengikuti HUT Bhayangkara ke 73 di Lapangan Karebosi Makassar.

Nurdin memberi ultimatum kepada Jumras, mantan Kepala Biro Umum Pemprov meminta secara terbuka kepada gubernur dan keluarga. “Enggak ada itu, itu bohong besar, saya penjarakan dia kalau tidak minta maaf. Saya minta 1×24 jam meminta maaf secara terbuka. Kalau tidak saya akan laporkan,” beber NA.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed