politik

Apa Kabar Dugaan Penggelembungan Suara Massif di Enrekang

SUARASULSEL.com – Hasil Pemiliham Umum (Pemilu) 2019 telah diumumkan secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) beberapa waktu lalu. Namun bukan berarti proses demokrasi lima tahunan ini berakhir.

Saat ini memasuki Penyelesaian sengketa hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK). Sejumlah dugaan pelanggaaran pun muncul ke publik. Namun, hal berbeda yang terjadi di Kabupaten Enrekang.

Dugaan penggelembungan suara massif di Kabupaten Enrekang mulai senyap. Hampir tak ada lagi kabar perkembangannya. Baik Bawaslu Provinsi Sulsel maupun Bawaslu Kabupaten Enrekang.

Diketahui, Jumat (3/5/2019) siang, Massa yang tergabung dalam Aliansi masyarakat sipil peduli demokrasi (AMSPD) berunjuk rasa di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Enrekang

Mereka menuntut agar KPU Enrekang transparan dalam proses rekapitulasi suara dan dilakukan perhitungan suara ulang pada rekapitulasi tingkat kabupaten di Daerah Pemilihan (Dapil) Enrekang dua.

Menurut Jenderal Lapangan (Jenlap), Iswaldi, kontestasi Pileg 2019 di Kabupaten Enrekang khususnya di Dapil Enrekang dua sangat banyak terjadi kecurangan. “Kami temukan ada banyak kecurangan dalam pelaksanaan Pileg 2019 di Dapil Enrekang dua, ada banyak suara siluman yang bertambah dan menguntungkan Caleg tertentu,” kata Iswaldi dalam orasinya.

Iswaldi menuding sejumlah penyelenggara mulai dari PPS dan PPK di Dapil Enrekang dua kongkalikong untuk menguntungkan Caleg tertentu. Olehnya itu, Ia menuntut agar pada rekapitulasi tingkat Kabupaten dilakukan pembukaan kotak suara di Dapil Enrekang dua untuk dihitung ulang surat suara yang ada.

Sebab, pihaknya menduga ada indikasi penggelembungan suara yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu yang menguntungkan Caleg tertentu di Dapil Enrekang dua.

“Jika itu tidak dilakukan maka kami nyatakan, mosi tidak percaya dan memboikot KPU Enrekang karena KPU saat ini tidak independent, bahkan para komisionernya harus mundur,” ujar Iswaldi.

Sementara Ketua KPU Enrekang, Haslipa, yang menemui pengunjuk rasa, membantah tudingan pihaknya tidak independent dalam prosesi Pemilu 2019.

Menurutnya, selama proses rekapitulasi suara baik di tingkat PPS hingga Kabupaten hari ini telah diberikan waktu kepada seluruh pihak untuk melakukan protes atau pelaporan jika memang ada pelanggaran yang ditemukan.

Selanjutnya, Bawaslu Enrekang mengaku meski prosesi rekapitulasi suara tingkat kabupaten telah selesai dilakukan, pihaknya masih memeroses sejumlah temuan dan laporan dugaan pelanggaran Pemilu 2019.

Salah satunya, adalah dugaan pidana Pemilu terkait penggelembungan suara di TPS 01 Desa Latimojong, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang. Menurut Komisioner Bawaslu Enrekang, Suardi Mardua, pihaknya masih terus lakukan penelusuran terkait dugaan pelanggaran pidana pemilu tersebut.

Apalagi kasus tersebut merupakan temuan dari Bawaslu saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten Enrekang. “Saat ini soal dugaan pidana Pemilu penggelembungan suara itu masih kita telusuri,” kata Suardi, Jumat (10/5/2019) siang.

Ia menjelaskan, dalam proses rekapitulasi kabupaten ditemukan ada kejanggalan di TPS 01 Desa Latimojong. Dimana tingkat partisipasi pemilih capai 100 persen, meski memang dalam DPT hanya terdapat 299 jiwa dan DPK 1 orang. Namun, jumlah pengguna hak pilih capai 300 orang padahal, ada satu orang di DPT, pemilih yang meninggal dunia.

“Jelas disitu ada kejanggalan, makanya kita telusuri. Saat ini kita sudah minta keterangan lima orang petugas KPPS dan satu Pengawas TPS untuk menemukan fakta dibalik dugaan pelanggaran tersebut,” ujar Suardi.

loading...

Sabtu, 18 Mei 2019, Aliansi Masyarakat Sipil Peduli Demokrasi (AMSPD) kembali melakukan aksi unjuk rasa. Kali ini titik aksi mereka di Kantor Bawaslu Enrekang. Mereka menduga telah terjadi pelanggaran Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 di Kabupaten Enrekang, yang telah dilaksanakan beberapa waktu lalu.

Koordinator AMSPD, Iswaldi, mengatakan, telah terjadi kecurangan pileg, utamanya penggelembungan suara Calon Anggota Legislatif (Caleg) secara massif di Enrekang.

“Kami menyakini dengan data-data yang kami milliki telah terjadi kasus inprosedural kejahatan penyelenggara pileg di Enrekang. Ini tidak boleh dibiarkan dan harus dilawan,” terang Iswaldi, Koordinator Aliansi Masyarakat Sipil Peduli Demokrasi.

Chiwa Galanggangan, sapaan Iswaldi, mencontohkah kecurangan pileg yang banyak terjadi adalah penggelembungan suara Calon Anggota Legislatif (Caleg), tidak hanya untuk caleg DPRD kabupaten, tetapi juga terjadi pada caleg DPRD Provinsi dan caleg DPR RI.

“Kebanyakan itu, penambahan suara caleg dan pengurangan suara caleg lainnya di internal partai. Ini jelas ada yang diuntungkan dan ada pula yang dirugikan. Ini betul-betul pelanggaran Pemilu dan melanggar Undang-Undang Pemilu,” terangnya.

“Hal ini dibuktikan dengan C1 sebelum dan sesudah. DB 1 sebelum dan sesudah Isu penggelembungan suara yang massif di Enrekang dilakukan oknum yang tidak bertanggung jawab. Ini merata di semua dapil di Enrekang. Ini harus diusut tuntas agar tidak merusak tatanan demokrasi di Enrekang yang kita cintai,” tambahnya.

Aliansi Masyarakat Sipil Peduli Demokrasi bahkan secara resmi membuat pernyataan sikap kepada KPU Kabupaten Enrekang.

Pertama, atas dasar apa KPU Enrekang langsung membuka surat suara dan melakukan penghituangan surat suara ulang sedangkan belum ada putusan dari Bawaslu terkait TPS 1 Latimojong, Kecamatan Buntu Batu. Jangan sampai ini hanya menutupi kecurangan KPU.

Kedua, KPU Enrekang harus menjelaskan kenapa masih ada pemilih ganda, yaitu satu orang mendaptkan dua formulir C6 di TPS yang berbeda, sedangkan proses pemutakhiran data sudah dilakukan beberapa kali dan kami anggap bahwa ini kalalaian fatal KPU Enrekang sebagai penyelenggara tekhis Pemilu.

Ketiga, dengan munculnya satu persatu pelanggaran fatal yang dilakukan KPU Enrekang, makanya kami menuntut KPU Enrekang untuk melakukan perhitungan surat suara ulang di dapil 2 Enrekang.

“Pelanggaran fatal KPU Enrekang adalah pertama adanya pemilih ganda di TPS Lunjen dan Kendenan. Kedua, pemilih di TPS 1 Latimojong sampai 100 persen partisipasi pemilh. Bahkan ada dugaan orang meninggal masih mencoblos. Ketiga setelah dibuka ulang kotak suara di TPS 1 Latimojong, maka muncullah ketakutan kami selama ini bahwa tingkat dugaan kecurangan di KPPS memang ada karena hasil perhitungan suara ulang tidak sesuai dengan hasil rekapan kecamatan,” terangnya.

Iswaldi juga meminta kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Enrekang untuk memproses aduan yang masuk.

“Kita berharap Bawaslu bersikap netral dan tegas dalam memproses masalah ini, agar tidak ada yang dirugikan. Ini jelas pelanggaran pidana pemilu yang dilakukan oknum penyelenggara pemilu, khususnya di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) hingga KPU. Termasuk mengusut yang mengorder dan otak penggelembungan suara ini. Pelanggaan ini sangat berat dan harus diproses sesuai hukum perundang-undangan yang berlaku,” bebernya.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem?

Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet.

loading...

Copyright © 2015 - 2019 suarasulsel.com. All rights reserved

To Top